MADIUN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Harmonisasi Layanan Kesehatan dalam Mewujudkan Madiun Bersahaja” bertempat di salah satu rumah makan di Jalan Panglima Sudirman, Kota Caruban.
Direktur RSUD Caruban, dr. Shelly Fitriyanti, menyampaikan melalui FKP ini, RSUD Caruban juga membuka ruang komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan agar pelayanan kesehatan di RSUD Caruban semakin optimal, profesional, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Madiun.
Melalui berbagai fasilitas, sumber daya manusia (SDM), pengembangan layanan, dan inovasi yang telah dilakukan, RSUD Caruban berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tentunya kedepan, rumah sakit tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas dan penyelesaian proses pelayanan medis, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya, Kamis 5 November 2026.
Sementara itu, Bupati Madiun’ H. Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, peningkatan kualitas pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Tentunya guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita harus berkonsultasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Syukur alhamdulillah, masyarakat kita ajak bersama untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka.
”Harapan kami, pelayanan rumah sakit ini bisa semakin paripurna. Jadi, bukan sekadar pelayanan selesai, tetapi kualitas dan kesempurnaan pelayanannya juga harus kita pikirkan,” jelasnya.
Menurutnya, RSUD Caruban dapat terus berkembang menjadi rumah sakit rujukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun dengan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Terkait dukungan pemerintah daerah (Pemda), Pemkab Madiun secara berkelanjutan mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
”Pemda Kabupaten Madiun selalu menganggarkan pembiayaan untuk berbagai kegiatan di rumah sakit. Saat ini juga ada sejumlah sarana dan prasarana yang terus kita tingkatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal itu, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, lanjut Bupati, Pemda juga mendorong peningkatan kapasitas SDM di lingkungan rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan berkualitas. Sebab, keberhasilan pembangunan khususnya di sektor kesehatan, harus diukur dari tingkat kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.
Untuk itu, Pemda Kabupaten Madiun berharap bahwa keluhan masyarakat semakin sedikit, semakin bahagia serta sejahtera.
”Kalau masih banyak masyarakat yang mengeluh atau mengadu, berarti pelayanan yang diberikan belum maksimal. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran bagi kami dalam melihat kualitas pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.
Jangan Berhenti pada Forum, Harus Ada Tindak Lanjut
Haru Wuryanto, menegaskan salah satu hal penting dalam pelaksanaan FKP adalah memastikan setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan dalam pertemuan. Tindaklanjutnya hasil konsultasi perlu dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui program maupun kebijakan konkret.
Masyarakat tentu berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Karena itu, tindak lanjut menjadi bagian penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan forum tersebut. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar pihak rumah sakit dapat mengetahui perkembangan kualitas pelayanan sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus terus diperkuat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan, standar waktu pelayanan, biaya, hingga mekanisme penyampaian pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai harapan.
”Tentunya dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Wujudkan Rumah Sakit yang Profesional dan Dipercaya Masyarakat
Bupati melanjutkan bahwa melalui FKP Tahun 2026, RSUD Caruban diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Mengingat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tidak dibangun hanya melalui fasilitas yang memadai, tetapi juga melalui kualitas pelayanan, sikap petugas, keterbukaan informasi, serta kemampuan manajemen dalam merespons kebutuhan dan keluhan pasien.
”Karena itu, forum ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara rumah sakit dengan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya diukur dari peningkatan fasilitas maupun jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkapnya.
Mas Hari (akrab disapa) menambahkan bahwa harmonisasi pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan ‘Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera) sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.*(al/madiuntourism.com)
