MADIUN – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui pengoperasian kereta api (KA) Public Service Obligation atau PSO.
Sebagai bagian dari pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai Astacita, KAI bersama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tetap menyediakan layanan KA PSO jarak jauh dengan tarif yang sangat terjangkau.
“KAI secara konsisten menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendukung mobilitas harian yang efisien,” ujar Tohari, manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Selasa 26 Mei 2026.
Daftar KA Ekonomi Jarak Jauh PSO di Wilayah Daop 7 Madiun
Untuk itu, lanjut dia, masyarakat dapat memanfaatkan layanan KA Ekonomi Antar Kota Jarak Jauh bersubsidi dengan rincian rute dan tarif sebagai berikut:
-KA keberangkatan dari Wilayah Daop 7 Madiun: oKA Kahuripan (Blitar – Kiaracondong PP): Rp80.000 – Rp84.000
-KA yang melintas di Wilayah Daop 7 Madiun: oKA Sri Tanjung (Lempuyangan – Surabaya Gubeng – Ketapang PP): Rp88.000 – Rp94.000
Tren Minat Masyarakat Terus Meningkat
KAI Daop 7 Madiun mencatat volume pengguna KA subsidi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2025, jumlah pelanggan KA PSO di wilayah Daop 7 Madiun mencapai 239.223 penumpang.
Tren positif ini berlanjut pada periode Januari–April 2026, di mana jumlah okupansi penumpang KA PSO menyentuh angka 86.400 penumpang atau naik 21% dibandingkan periode yang sama di Tahun 2025 yang melayani total 71.326 penumpang
“Data pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan KA ekonomi bersubsidi, yang terbukti tetap mengedepankan kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan,” katanya.
Dukungan Terhadap Perekonomian Rakyat
Menurutnya, kehadiran KA ekonomi bersubsidi ini dirancang untuk mendukung perekonomian rakyat dengan memperluas keterjangkauan mobilitas antardaerah, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan moda transportasi yang hemat biaya.
Penyediaan layanan KA ekonomi yang berkualitas, juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong peralihan masyarakat ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan.
“Hal ini, tentunya sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tandas Tohari, lagi.*(hms/al)
