MADIUN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di ruang pertemuan salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
Kegiatan FGD dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Potensi Pajak Daerah’ yang dilanjutkan ‘Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PPKS)’ bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) ini dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Madiun dan sejumlah perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dilingkungan Pemda setempat.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, menyampaikan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis yakni untuk memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Untuk itu, fokus kerja sama kita meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pemberian pendampingan, dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau PTUN.
“Tentunya FGD serta kerjasama bersama Kejari Kabupaten Madiun ini sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun,” ujarnya di sela membuka kegiatan tersebut, Kamis 12 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun’ H. Hari Wuryanto, mengungkapkan optimalisasi pajak daerah menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Sebab, penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Madiun, bahkan yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Mengingat dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD Kabupaten Madiun hampir 41% yakni berasal dari pajak daerah. Karena itu, Pemda harus mengoptimalkan. Kalau tidak, maka kemampuan PAD Kabupaten Madiun bisa berkurang. Padahal, Pemda Kabupaten Madiun juga ingin memberikan layanan terbaik. Pelayanan ini baik secara fisik atau non fisik, tentunya butuh anggaran.
“Makanya, kami bekerja sama dengan Kejaksaan supaya kepatuhan wajib pajak itu semakin meningkat. Untuk itu, juga diperlukan langkah sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pemangku yang ada di wilayah termasuk pak Camat dan Kepala/Perangkat Desa,” terangnya.
Bupati, kembali mengingat kepada seluruh masyarakatnya serta para investor yang berinvestasi di Kabupaten Madiun bahwa pajak daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri. Sebab, kalau tidak diberikan pemahaman terkait kewajiban pajak daerah, nanti kedepannya mereka tidak akan faham. Maka dari itulah yang Pemda Kabupaten Madiun lakukan setelah ini adalah mensosialisasikan.
”Alhamdulillah PAD kita tahun 2026 ada di Rp4,36 miliar, mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan harapannya di tahun 2027 nanti akan meningkat, ya paling tidak sampai 6 atau 10%. Sehingga, nanti pembangunan juga akan meningkat. Katena kalau tidak meningkat, kan tidak bisa membangun,” jelasnya.
Mas Hari (akrab disapa), menegaskan besarnya kontribusi pajak terhadap PAD harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah, yakni untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada. Karena langkah tersebut juga penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
”Semoga di tahun 2027 nanti, target PAD kita bisa meningkat 10%, sehingga mampu memperluas ruang fiskal daerah. Pemda Kabupaten Madiun dapat lebih optimal dalam membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Kajari Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menjelaskan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, salah satunya risiko tidak tercapainya target penerimaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yakni mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pemberian kemudahan dalam pembayaran pajak hingga pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak.
Bahkan, data yang lama harus diperbarui. Sebab, kalau tidak diperbarui, maka tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja. Selain mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Kejari Kabupaten Madiun juga siap mendukung upaya penyelesaian tunggakan pajak melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar jalur pengadilan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pemanggilan, pemberian surat peringatan, hingga penagihan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Tunggakan tersebut seperti yang kita ketahui bersama, ternyata ada wajib pajak yang belum memberikan kewajibannya kepada Pemda Kabupaten Madiun.
”Inilah perlunya MOU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman, sehingga pemungut pajak dilakukan oleh instansi yang ditetapkan. Di sini adalah PIC (person in charge) atau penanggungjawabnya Bapeda. Sebab itu, Bapenda memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tegas Mayangkoro, lagi.*(al/madiuntourism.com)
