Foto: Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto bersama istri berjalan menuju perbukitan relief monumen kresek
MADIUN – Pagi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) bertempat di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Minggu 01 Oktober 2023.
Peringatan HKP kali ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju”. Bertindak sebagai inspektur upacara (irup) yakni pejabat atau Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto.
Hadir dalam kegiatan itu yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Madiun, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab. Madiun, TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Akademi Kepolisian (Akpol), Mahasiswa, dan Pelajar.
Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengungkapkan upacara peringatan HKP, memang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemkab. Madiun bersama TNI/Polri. Peringatan HKP ini, terus dilakukan dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa kejadian pemberontakan G30S/PKI merupakan sebuah sejarah pahit yang ada dilingkungan kita.
Tentu dengan adanya kejadian itu, kita betul-betul menjunjung bersama bahwa masyarakat Kabupaten Madiun dapat menjadikan sebuah peringatan yakni tidak boleh tumbuh lagi ‘gerakan-gerakan serupa’. Hal itu perlu di waspadai, karena akan memecah keutuhan NKRI.
“NKRI tentunya kita berharap semua, bahwa keberlangsungan generasi berikutnya agar mampu menjaga negara ini. Eksistensi negara ini, harus kita pertahankan,” ungkapnya.
Disinggung terkait upaya pemerintah daerah khususnya Pemkab Madiun dalam memutus stigma yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Madiun selama ini?
“Jadi selama ini, didunia pendidikan memang sudah kita berikan sebuah muatan lokal. Misalkan adanya pembelajaran terkait dengan sejarah-sejarah khususnya sejarah Kabupaten Madiun dan lainnya,” jelasnya.
Ia menguraikan bahwa memang di luar sana ternyata masih banyak masyarakat mengatakan ‘Madiun adalah kejadian PKI’. Tentunya hal inilah, kita yang harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya bahwa kejadian itu hanya atau “Madiun adalah ketempatan saja.
Artinya bukan sebagai basis pemberontakan PKI yang dilakukan oleh masyarakat Madiun. “Ini kita lakukan dalam pemberian muatan-muatan lokal yang ada di sekolah-sekolahan, baik SD maupun SMP yaitu bagaimana wewenang dari Pemkab. Madiun,” tandas Tontro.*(al/madiuntourism.com)
