Sorong, 11 Mei 2026 – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.
Menteri Pariwisata Widiyanti dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Senin (11/5/2026), mengatakan pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas sebagai arah besar pengembangan pariwisata Raja Ampat.
“RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Menpar Widiyanti.
Menpar mengatakan bahwa koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.
“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Menteri Pariwisata mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.
Selain itu, Menteri Pariwisata menyoroti isu manajemen daya dukung (carrying capacity) dan risiko overtourism. Ia mengungkapkan bahwa rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.
Menpar mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa Raja Ampat merupakan satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.
Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal. Seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, serta belum adanya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau.
Ia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.
Nausrau juga mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.
Selain agenda pertemuan, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina/Jetty Sorong.
Turut mendampingi Menpar dalam kunjungan ini, Adyatama Ahli Utama Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani; Adyatama Ahli Utama Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media, Apni Jaya Putra; Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Strategis, Ines Lius; serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Dwi Marhen Yono.*(sumber:kemenpar.go.id)
