Menjalin Usaha Bersama

logo

FKP RKPD Tahun 2027, Bupati Madiun: Jangan Sampai Lakukan Sesuatu yang Tak Bisa Mensejahterakan Masyarakat

Senin, 9 Februari 2026

MADIUN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto menegaskan hasil FK (konsultasi publik) ini berharap menjadi bahan pemikiran kita bersama, karena RKPD merupakan dokumen yang wajibkan dibuat.

Memang visi misi Pemda Kabupaten Madiun, tentu menjadi salah satu acuan. Sebenarnya visi misi kita mulai dari Madiun Bersahaja, Jawa Timur dengan Nawacitanya hingga Nasional dengan Astacitanya, insyaalloh sudah sejalan.

Outputnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sehingga, jangan sampai anda melakukan sesuatu yang tidak bisa mensejahterakan masyarakat, apalagi menyengsarakan. Tentunya tidak boleh, itu larangan.

“Yang jelas, harus mensejahterakan masyarakat. Masalah berhasil dan tidak, insyaalloh kita upayakan berhasil,” ujarnya disela sambutan sekaligus membuka kegiatan FKP RKPD Tahun 2027 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin 9 Februari 2026.

Dalam FKP RKPD Tahun 2027 ini juga dijabarkan terkait potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun untuk lebih ditingkatkan sistem pengelolaannya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Bupati Madiun tetap optimis bahwa Pemda Kabupaten Madiun akan terus berupaya untuk lebih serius lagi, terutama mengatasi perkembangan pasar yang dihasilkan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Madiun. Sehingga, UMKM kita dapat naik kelas baik itu pasar lokal, nasional hingga internasional.

Karena bagaimanapun juga peningkatan UMKM itu, menjadi salah satu target kita supaya masyarakat bisa sejahtera. Tadi dalam FKP disampaikan akan kita mitigasi, rekapitulasi dan identifiaksi, supaa nanti bisa memberikan sarana prasarana.

Karena di Kementerian UMKM dan Koperasi, dan kita juga punya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM) terdapat anggaran yang bisa digunakan untuk peningkatan UMKM Kabupaten Madiun.

“Alhamdulillah ada bantuan modal dari pemerintah. Insyaalloh di tahun 2026 ini, ada sekitar 1.200 UMKM yang akan kita berikan bantuan masing-masing Rp1,250.000,” katanya.

Bupati juga menyikapi terkait adanya UMKM yang ada di tiap Desa Wisata yang tahun lalu, telah mendapatkan bantuan booth container (kios jualan). Namun, pemanfaatannya masih belum maksimal. Artinya ada beberapa UMKM berhenti aktivitas usahanya, sehingga dilimpahkan ke warga atau UMKM lainnya.*(al/madiuntourism.com)

error: