MADIUN – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menertibkan aset tanah perusahaan yang berada di Jalan Raya Madiun–Nganjuk atau di Km 132+700 sampai dengan 134+000 lintas operasional Surabaya–Solo, masuk Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Kamis (12/11).
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyampaikan pada pelaksanaan ini, tim gabungan berhasil menertibkan 11 dari total 89 bangunan yang ada yakni melampaui target harian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 10 bangunan.
Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara PT KAI (Persero) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terkait pengelolaan aset, sekaligus mendukung rencana pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.
Tentunya penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap, dan telah melalui proses panjang.
Bahkan, sebelumnya KAI Daop 7 Madiun bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3.
Termasuk komunikasi yang intensif dengan masyarakat dapat membuahkan hasil positif, sehingga proses pembongkaran di lapangan berjalan kondusif dan melampaui target.
”Jadi, eluruh tahapan penertiban aset PT KAI (Persero) telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dan mengedepankan pendekatan persuasif. Untuk itu, kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa,” katanya.
Ia menegaskan pada prinsipnya warga telah memahami, dan mendukung penertiban aset PT KAI (Persero). Sebab itu, KAI senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik, dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan KA serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik.
Sebelum pembongkaran bangunan dilakukan, Manager Aset bersama perwakilan Dishub Kabupaten Madiun juga memberikan penjelasan kembali mengenai ketentuan, persyaratan, serta dasar regulasi penertiban aset negara yang dikelola PT KAI (Persero).
”Pentingnya pelaksanaan penertiban secara terkoordinasi, tertib, dan mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan,” jelasnya, saat mengutip statement Manager Pengamanan PAM KAI Daop 7 Madiun.
Tohari, menerangkan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan apel kesiapan, safety briefing, dan do’a bersama yang dipimpin oleh Manager Pengamanan (PAM) Daop 7 Madiun, Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat, bersama jajaran Kepolisian setempat yakni guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar.
Dapat diinformasikan bahwa lahan aset milik PT KAI (Persero) yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 09 Tahun 1987, dan Sertipikat HP Nomor 10 Tahun 1987 ini memiliki total luas area sekitar 5 hektare.
”Jika secara keseluruhan, objek penertiban di lokasi tersebut mencakup 89 bangunan semi permanen di atas lahan seluas 13.067 m² dengan panjang sekitar 1.300 meter dan nilai aset tanah serta bangunan sebesar Rp836.288.000,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran manajemen KAI Daop 7 Madiun diantaranya Manager PAM, Manager Humas, Manager Penjagaan Aset, Manager Hukum, perwakilan Dishub Kabupaten Madiun, serta unsur kewilayahan yang terdiri dari Polres dan Polsek Saradan, Koramil, Satpol PP, serta perangkat Kecamatan Saradan dan Desa Pajaran.*(hms/al)
