MADIUN – Sedikitnya 35 dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Madiun hadir dalam rapat paripurna bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD setempat, Senin 23 Juni 2025. Sedangkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Madiun, tak hadir dalam kegiatan tersebut.
Rapat paripurna DPRD kali ini, dilaksanakan sekaligus dua agenda yakni ‘Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Agenda berikutnya adalah ‘Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2024’.
Terkait pandangan umum fraksi, yakni masing-masing fraksi telah mengutus juru bicaranya untuk menyampaikan laporan di hadapan Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Forkopimda Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Asisten, Staf Bupati, pimpinan OPD, Direktur BUMD, Direktur RSUD, dan Camat se-Kabupaten Madiun.
Ke-7 fraksi tersebut yakni F-Partai Golkar Nurani Rakyat, F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, F-Partai Kebangkitan Bangsa, F-Partai Demokrat, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasional Demokrat, dan F-Partai Keadilan Sejahtera.
Menurut pimpinan rapat paripurna yang juga Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono meski di hadiri sebanyak 35 anggota DPRD, rapat pada Senin 23 Juni 2025 telah memenuhi kuorum yakni berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat 1 huruf c peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Madiun.
Dalam Kesempatan itu, Bupati Madiun’ H. Hari Wuryanto mengakui bahwa pandangan umum dari 7 fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing adalah semuanya baik.
Selain itu, mereka dari 7 fraksi juga telah mensuport jajaran eksekuitif atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun yakni terutamanya dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Mereka meminta jangan sampai masyarakat di kecewakan. Kita berusaha, insyaalloh kami akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh 7 fraksi tadi dengan sebaik-baiknya,” ujarnya saat didampingi Wakil Bupati Madiun’ dr. Purnomo Hadi, dan Sekda Kabupaten Madiun’ Tontro Pahlawanto seusai rapat paripurna.
Bahkan, lanjut Bupati, termasuk juga beberapa infrastruktur yang harus kita lengkapi. Tentunya melalui pembahasan dan perencanaan bersama, insyaalloh akan di wujudkan sesuai dengan skedul yang sudah kita laksanakan dan juga skala prioritas.
Untuk itu, kita wujudkan ‘Kabupaten Madiun Bersahaja’ (Bersih, Sehat, dan Sejahtera) yakni termasuk juga angka kemiskinan dan angka penganggurannya turun.
“Tadi di minta begitu. Karena, angka kemiskinan di kita (kabupaten Madiun) masih di atasnya angka Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, kita harus di angka rendah. Termasuk angka pengangguran, semoga juga bisa kita atasi,” katanya.
Bupati Madiun juga menanggapi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Madiun tahun 2024 lalu, memang terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sekitar Rp147 miliar. Hal itu terjadi, mengingat terdapat tambahan dana transfer dari pusat.
“Mudah-mudah, kita bisa manfaatkan dana ini untuk tahun berikutnya. Tentunya, kita akan juga akan maksimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun,” tandas Mas Hari, akrab disapa.*(al/madiuntourism.com)
